Dosen Ekonomi dari Universitas Airlangga, Rumayya Batubara, mengkritisi tindakan beberapa pengemudi layanan ojek daring (ojol) yang bergabung dengan Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI). Menurutnya, ketidakpuasan mereka terhadap jenis serta jumlah Bonus Hari Raya (BHR) tersebut merupakan pendekatan yang kurang tepat. Dia juga prihatin bahwa situasi seperti ini dapat mempengaruhi aliran dana perusahaan.
cashflow
aplikator.
Menurut pandangan dari segi korporasi, suatu perusahaan biasanya menyusun strategi bisnis setiap tahun. Dia mengatakan bahwa keputusan terkait pengemudi online lepas seperti pemberian Benefit Hari Raya (BHR) dapat diberikan walaupun mereka tidak bekerja secara kontrak dengan perusahaan penyedia layanan tersebut dan hal ini keluar dari skema perencanaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan aplikator.
Dan besarnya total tersebut jika dikalikan dengan jumlah driver ojek online ini menjadi sangat besar, dan dari sudut pandang perusahaan, dengan angka segitu pasti akan menimbulkan gangguan.
cashflow
Dan proses penyerahannya sangat cepat, tidak melebihi satu bulan hingga dana tersebut dicairkan atau dibayarkan ke ojek online,” jelas Rumayya dalam pernyataannya, Selasa (25/3).
Menurutnya, manfaat berupa uang tunai (BHR) yang didapatkan oleh para mitra pengemudi layanan transportasi online dengan nilai yang bervariasi bergantung pada standar dan performa mereka telah mencukupi. Hal ini dikarenakan pemberian BHR tersebut dijalankan tanpa adanya persiapan strategis yang tepat untuk perusahaan.
Bila pada akhirnya ojek online menggelar demonstrasi kembali dikarenakan pemberian BHR yang tak memenuhi ekspektasi mereka, sepertinya hal itu akan terjadi.
fair
bagi perusahaan aplikator,” jelasnya.
Sebelumnya, para pengemudi yang menjadi bagian dari SPAI berniat menggelar unjuk rasa dan berkumpul di kantor Kemnaker pada hari Selasa (25/3). Tujuannya adalah untuk mengekspresikan ketidaksenangan mereka tentang jumlah BHR yang dirasakan tidak memadai.
Gojek mulai mendistribusikan BHR sejak Sabtu (22/3), sementara Grab mengawali programnya pada Minggu (23/3). Bonus Lebaran seperti Tunjangan Hari Raya atau THR ini tidak tersedia untuk seluruh mitra pengemudi taksi online maupun ojekonline.
Pada tingkatan paling atas, partner Gojek menerima bonus harian rutin sebesar Rp 900.000 bagi mitra dengan kendaraan beroda dua serta Rp 1,6 juta untuk mitra yang menggunakan kendaraan beroda empat. Sementara itu, buat para mitra Grab di posisi teratas, mereka akan memperoleh insentif sejumlah Rp 800.000 untuk pengendara motor dan juga mencapai angka sama yaitu Rp 1,6 juta untuk driver mobil.
Rumayya menggarisbawahi bahwa pemecahan BHR sesungguhnya layak untuk diapresiasikan dan disyukuri oleh berbagai pihak seperti mitra ojek online, taksi online, serta kurir pengantar paket. Pemisahan ini mencerminkan dukungan dari pemerintah, khususnya Presiden Prabowo, terhadap mitra-mitra tersebut demi memastikan kesinambungan dalam operasional bisnis bagi para pebisnis.
“Karena jika kita lihat sekarang kondisi ekonominya kurang menguntungkan, namun perusahaan jasa ingin menanggung Beban Hidup Minimum (BHM) seperti yang diwajibkan oleh pemerintah,” ujarnya.
Rumayya menyebutkan bahwa perusahaan aplikator pun mempunyai berbagai alat atau program tambahan yang bisa memberikan manfaat untuk para mitranya, termasuk adanya insentif, umrah serta beberapa kegiatan lainnya.
Oleh karena itu, ia menekankan, ”
Concern
Saya merupakan bagian dari pemerintahan dan harusnya tidak menjadi pihak ketiga yang malah menambah kemarahan situasi. Jadilah hanya sebagai penengah.
observer
“saya, tidak perlu menggunakan kekerasan atau bertindak kasar sepeti itu,” katanya.
Di samping itu, perusahaan jasa aplikator di Indonesia masuk dalam kelompokvaluasi tinggi yang disebut sebagai unicorn, oleh karena itu diperlukan dukungan atau bantuan untuk mereka.
Sebagai bidang yang menghasilkan pekerjaan nyata dan jelas, sektor ini unggul dibandingkan dengan industri minyak dan batubara yang kurang mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan layaknya ojek online. Justru kedua sektor tersebut bahkan hingga berair pun belum tentu bisa memberi manfaat. Oleh karena itu, pihak berwenang perlu mempertimbangkan hal ini.
fair
Dan membantunya pun bisa jadi seperti dengan cara pemotongan pajak, agar pemerintah turut serta dalam hal ini.
effort
atau
reward
untuk mereka yang berkontribusi membantu pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja.
Rumayya menyebutkan bahwa aplikasi yang ada sekarang bertindak sebagai
bumper
Ekonomi. “Oleh karena itu, coba bayangkan sendiri, peran aplikator tersebut menjadi seperti ini.”
bumper
ekonominya. Jadi pemerintah harus
put something
Untuk mendukung mereka ini, jangan cukup dengan tekanan saja,” tegasnya.
Ketua SPAI Lily Pujiati sebelumnya menerima informasi mengenai pekerja ojol Gojek yang upah harian reguler mereka hanya diterima sebanyak Rp 50.000 meskipun penghasilan total dalam setahun mencapai angka Rp 93 juta.
“Perhitungan ini sungguh tidak adil sebab platform tersebut menetapkan kriteria yang bersifat diskriminatif seperti batas 25 hari kerja, jumlah waktu online selama 250 jam, tingkat penyelesaian pesanan harus mencapai 90%, total pesanan minimum sebanyak 250 pesanan, serta nilai rata-rata ulasan adalah 4,9 tiap bulan,” ujar Lily melalui pernyataan tertulis pada Selasa (25/3).
Menurut dia, jumlah itu sangat bertolak belakang dengan data yang dipegang Presiden tentang pendapatan mitra pengemudi ojek online (BHR) sebesar Rp 1 juta per bulan melalui platform aplikasi.
